PT FREEPORT SEGERA DI BANTU MASYARAKAT KAMPUNG IWAKA

PT FREEPORT SEGERA DI BANTU  MASYARAKAT KAMPUNG IWAKA

Iwaka   pemerintah distrik iwaka  menilai Sejak turun temurun  orang-orang  Kamoro di dataran rendah kampung iwaka  Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menikmati keindahan alam hutan bakau dan sagu. Bahkan kehidupan ini telah berlangsung lama dan kebiasaan membangun bivak-bivak atau dalam bahasa Kamoro disebu“Kapiri Kame”. Kapiri kame merupakan tempat tinggal sementara bagi setiap taparu atau klen untuk mencari sumber makanan bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Wilayah Suku Kamoro hampir sebagian besar termasuk dalam areal kerja PT Freeport atau dikategorikan sebagai low land area karena berada di dataran rendah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Di dalam areal kontrak karya II PT FI  berdiam pula delapan sub suku Kamoro antara lain, sub suku Nawaripi, sub suku Tipuka, sub suku  Mwapi, sub suku Kaugapu,sub Suku Hiripau,sub suku Iwaka, subsuku Fanamo dan Omawita.

Masing-masing sub suku ini terbagi pula dalam taparu-taparu. Taparu (klen) memiliki hak penguasaan dan kepemilikan  masing-masing atas tanah ulayat(adat) dan sungai-sungai. Jadi kepemilikan atas sungai sangat mirip dengan kepemilikan atas tanah. Setiap taparu sudah mengenal arealnya sendiri saat mencari sumber makanannya. Bahkan untuk mengitari kawasan taparu sudah pasti memakan waktu berbulan-bulan.

Suku Kamoro juga mempunyai aturan-aturan tertentu(pranata lokal) yang berlaku secara semi otonom, untuk kehidupan ekonomi dalam mempertahankan kehidupan mereka tetap mengakui taparu (klen) yang memiliki hak milik atas tanah adat, terutama hulu dan hilir sungai-sungai di sekitar wilayah adat.

Namun kehidupan mereka mulai terusik tatkala PT Freeport mulai menancapkan tajinya sejak 1967. Saat itu demi pembangunan dan perluasan areal PT Freeport, Suku Kamoro dan Amungme telah kehilangan lahan secara berturut-turut seluas 100.000 hektar.

Beberapa tahun kemudian antara 1983-1985, orang Amungme dan Kamoro kembali kehilangan tanah adat seluas 7000 hektar untuk pendirian Kota Timika. Kemudian tanah seluas 25.000 hektar kembali hilang untuk pembangunan Kota Kuala Kencana seluas 25.000 hektar (Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer, Elsam Jakarta 2003).

Dampak utama dari aktivitas PT Freeport Ind di Kabupaten Mimika, khususnya bagi masyarakat Suku Kamoro jelas akan membuat sungai-sungai  menjadi dangkal dan sangat mempengaruhi bagi kualitas air minum. Bayangkan masyarakat yang hidup di atas air atau lazimnya disebut manusia sungai, sagu dan sampan mulai sulit berperahu di atas kali yang dangkal. Bukan hanya itu saja, kualitas air minum juga mengalami perubahan berarti dan tak mungkin di konsumsi lagi.

Dalam pandangan hidup masyakarat Kamoro yakni 3 S (Sagu, Sungai dan Sampan) sebagai gambaran tentang keterkaitan hidup mereka terhadap lingkungannya. Sagu dan ikan menjadi makanan pokok orang Kamoro, perahu atau sampan merupakan alat transportasi yang paling murah di sungai. Apalagi bagi orang Kamoro, sungai adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, secara tradisi lokasi permukiman di bangun di pinggir sungai.

Meskipun lokasi percontohan permukiman warga Kamoro di Kampung Nayaro bisa dianggap hampir mendekati ideal. Namun kenyataan di lapangan sudah pasti akan berbeda, dan masyarakat masih berada di persimpangan jalan.

Tak heran kalau Nugroho Trisnu Brata antropolog Universitas Negeri Semarang menyebutkan kalau masyarakat Kamoro di Kampung Nayaro termasuk dalam kategori masyarakat liminalitas.

Masa liminalitas adalah masa di mana sebelumnya mereka adalah masyarakat peramu dan berburu karena adanya “perubahan lingkungan maka tradisi itu menjadi mandeg.” Kini mereka berada dalam fase antara bukan lagi murni sebagai masyarakat peramu  dan juga belum secara penuh menjadi petani.

Kehidupan menetap di dalam rumah yang jauh dari akses terhadap sumber bahan makanan(dusun sagu, sungai dan pantai, sampan) semakin menjadi beban bagi masyarakat Kamoro dalam menjalani kehidupan liminalitas ini.